SAMARINDA. Menjelang 28 hari sebelum pemungutan suara Pemilu 2024, Bawaslu Kaltim telah mengawasi setidaknya 3.622 kegiatan kampanye.
Anggota Bawaslu Kaltim, Daini Rahmat menjelaskan bahwa, pengawasan tersebut telah dilakukan sejak ditetapkannya masa kampanye pada 28 November 2023 lalu.
“Total pengawasan kegiatan kampanye sudah mencapai 3.622 kegiatan, baik itu bentuknya kegiatan tatap muka ataupun pertemuan terbatas,” ucapnya kepada awak media.
Di pekan tujuh masa kampanye, terdapat 923 kegiatan kampanye yang terdiri dari 910 kampanye Partai Politik Peserta Pemilu untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, 12 Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Calon DPD daerah pemilihan Kaltim, dan 1 kegiatan kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
“Tercatat jumlah kegiatan kampanye meningkat sebanyak 218 kegiatan dibandingkan jumlah kegiatan kampanye pada satu pekan sebelumnya sebanyak 705 kegiatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Rahmat juga membeberkan terkait sejumlah pelanggaran yang terjadi di masa kampanye ini. Kategori pelanggaran pun bervariasi, mulai dari dugaan pemberian uang, kode etik, administrasi, dan lain sebagainya.
“Beberapa tim bawaslu kabupaten/kota tengah menangani sejumlah pelanggaran. Misal Bawaslu Balikpapan pekan ini menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan hasil putusan berupa pemberhentian secara tidak hormat,” bebernya.
Tidak hanya di wilayah Balikpapan saja, Bawaslu Kutai Timur juga melakukan melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap satu kasus terkait kampanye tanpa surat pemberitahuan. Walhasil, pihak yang bersangkutan mendapatkan rekomendasi kepada KPU berupa pemberian sanksi administratif.
“Karena ini sudah mendekati pemungutan suara, diimbau peserta pemilu tetap melaksanakan kegiatan kampanye sesuai aturan. Masyarakat juga turut serta dalam pengawasan, segera laporkan ke kami jika melihat dugaan pelanggaran pemilu,” pungkasnya.
Bawaslu Sebut Sudah Ada 3.622 Kegiatan Kampanye
