SAMARINDA. MenjelangPemilu 2024 tentunya “Serangan Fajar” bisa saja berdatangan menyapa para warga yang akan memilih nantinya.
Hal ini tentu menjadi sebuah pelanggaran, dimana Money Politik merupakan kegiatan yang menciderai proses demokrasi yang akan berlangsung nantinya.
Menyikapi hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim mengajak warga aktif melapor. Bahkan pihaknya telah mengaktifkan saluran pengaduan masyarakat melalui layanan Whatsapp.
Hal itu dikemukakan Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, pada Apel Siaga Pemilu, beberapa waktu lalu. Dirinya mengungkap bahwa ini sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat Benua Etam dalam menjaga integritas pemilu.
“Kami menyiapkan Saluran Siaga Pemilu melalui WhatsApp sebagai bagian dari upaya menampung partisipasi masyarakat di masa tenang dan mengantisipasi serangan fajar,” katanya, kepada awak media.
Adapun momor whatsapp yang telah disiagakan adalah 0816201128. Nomor ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan potensi pelanggaran pemilu, termasuk di masa tenang (11 sampao 13 Februari) dan kemungkinan serangan fajar.
Masyarakat diimbau untuk melaporkan dugaan pelanggaran dengan menyertakan bukti, lokasi, dan waktu kejadian agar tim Bawaslu dapat segera bertindak.
“Kami berharap masyarakat berperan aktif, karena dengan keterlibatan dari berbagai pihak, kami dapat mencegah, meminimalisir, dan menindak potensi serangan fajar, serta memastikan pemilu berlangsung dengan aman, lancar, dan integritas tinggi,” tegasnya.
Adapun Serangan fajar, yang diartikan sebagai pemberian uang, barang, jasa, atau materi lain untuk mempengaruhi pilihan pemilih, adalah fokus utama pengawasan Bawaslu. Masyarakat yang menyaksikan tindakan tersebut diharapkan segera melapor.
Hari menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah pelanggaran dan memperketat pengawasan, guna menjaga integritas pemilu agar berjalan secara jujur, adil, dan berkualitas.
Selain itu, Bawaslu Kaltim telah mengambil berbagai langkah pengamanan pemilu, termasuk menggelar Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang dan Pemungutan Suara Pemilu 2024, melakukan patroli, menetapkan titik rawan, dan membangun hubungan dengan kelompok masyarakat atau pemuda untuk pengawasan partisipatif.
