KOTABARU – Guru Honorer Kotabaru melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kotabaru, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru.
RDP tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis,S.Sos., didampingi Wakil Ketua l Drs H. Mukhni AF dan Wakil Ketua ll Dr H Muhamad Arif dihadiri anggota Dewan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas BKSDM Kotabaru, dan para Guru Honorer, berlangsung di ruang rapat gabungan komisi DPRD Kotabaru, Senin (29/1/2024).
Syairi Mukhlis,S.Sos. mengatakan, tujuan RDP untuk mencari Solusi Pengangkatan PPPK terkait berkenaan nasib guru Honorer.
“Tujuan agar supaya guru Honorer dapat diperhatikan kesejahteraan mereka,”ucap Syairi
Lebih lanjut Syairi menyampaikan, Kotabaru masih kekurangan guru honorer,dia meminta supaya guru honorer yang lulus ASN PPPK dapat ditugaskan di sekolah yang masih kekurangan guru tersebut.
“Hampir kurang lebih 1855 guru Honorer yang sudah masuk daftar depodik, semoga yang terdaftar ini dapat segera diusulkan masuk guru ASN PPPK,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Guru Honorer Kotabaru, Aliansyah mengatakan, keinginan para guru honor yang ada di Kabupaten Kotabaru bisa di jadikan PPPK karena sesuai dengan keterangan pemerintahan pusat bahwa di tahun 2024 ini Kabupaten Kotabaru harus menyelesaikan guru honor menjadi PPPK.
“Ada beberapa ribu guru honorer yang belum masuk dalam PPPK dan pada hari ini kami minta kepastian penyampaian agar kami para guru honorer ini hendel untuk kedepannya bisa memenuhi sebagai PPPK,” jelasnya.
“Dan kami menunggu kepastian janji di 31Januari 2024 karena itu batas akhir untuk usulan beserta surat pertanggungjawaban dari Pemda,” pungkasnya.
Penulis M.Nasaruddin
Editor : AS Pemil
