SAMARINDA. Penjabat Gubernur (Pj) Kaltim Akmal Malik secara khusus menerima kunjungan staf khusus (Stafsus) Presiden RI Arif Budimanta, Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga, dan Pejabat Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Adapun kunjungan ini secara detail membahas terkait kemiskinan ekstrim di Kaltim yang ternyata masih ada.
Kaltim sendiri memiliki tujuh kabupaten dan tiga kota, yang terbagi dalam 103 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa. Dimana jumlah penduduk Kaltim sudah hampir 4 juta jiwa atau lebih dari 3,9 juta jiwa yang terdiri dari laki-laki 2,02 juta jiwa dan perempuan 1,88 juta jiwa.
Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kaltim secara kumulatif mencapai 6,34 persen atau cukup impresif.
Sementara angka kemiskinan per Maret 2023 tercatat sebesar 6,11 persen atau turun 0,33 poin dibandingkan September 2022.
Akmal pun menegaskan bahwa akurasi data sangat berpengaruh terhadap kebijakan, terutama dalam hal penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
“Tidak bisa dipungkiri angka kemiskinan terbanyak di desa meskipun di perkotaan juga ada. Tapi, kelemahan kita adalah tidak adanya data yang akurat,” ucapnya kepada awak media.
Akmal menyebut, saat ini Pemprov Kaltim tengah mendorong kabupaten/kota untuk melakukan pendataan dengan membuat data presisi by name by address.
“Sebagai uji coba 40 desa. Salah satunya desa-desa di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau kabupaten tempat IKN (Ibu Kota Nusantara),” ungkapnya.
Ke depan, dengan data presisi per desa, maka semua informasi termasuk bantuan atau pun dana-dana yang disalurkan akan lebih efisien dan tepat sasaran.
“Terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
Kemiskinan Ekstrim di Kaltim Perlu Pembahasa Serius
