Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan (Kalsel) membutuhkan anggaran mencapai Rp 8 miliar untuk mengatasi poros jalan nasional yang longsor di Paringin, Kabupaten Balangan Oktober tahun lalu.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Yasin Toyib menjelaskan, bahwa pada awal Oktober 2022 lalu terjadi longsor pada poros jalan nasional di Balangan sekitar 16 meter.
“Kami sudah anggarkan sebesar Rp 3 miliar di DPA Tahun Anggaran 2023. Tapi karena ada longsor susulan, anggaran tersebut tidak akan cukup, ” papar Yasin Toyib, beberapa waktu lalu.
Pernyataan Yasin Toyib menanggapi arahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, yang meminta agar Dinas PUPR Kalsel segera melakukan penanganan pasca longsor susulan pada poros jalan nasional di Balangan.
Seperti diberikan media ini pada Senin (20/02/2023), Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar memerintahkan Dinas PUPR Kalsel untuk langsung mengecek dan memantau perkembangan pasca longsor pada jalan provinsi di Balangan.
“Kita sudah perintahkan Dinas PUPR cek jalan provinsi yang longsor di Balangan tersebut,” ujar Roy Rizali Anwar, Kamis pekan lalu.
Menurut Roy, pihaknya belum mengetahui secara detail mengenai kondisi terkini jalan yang longsor di Bumi Sanggam Balangan itu.
Menyikapi Kadis PUPR Kalsel melalui Kabid Bina Marga bersama konsultan sudah melakukan perhitungan, dan menyiapkan anggarannya.
“Kami sudah melakukan survei (identifikasi terkait longsor tersebut), dan sekarang konsultan sedang dalam tahap menyiapkan desainnya,” ujar Ahmad Solhan, dikutip Habarkalimantan.com Rabu (01/03/2023).
Lebih lanjut, Yasin Toyib menjelaskan, mengingat terjadi longsor susulan, maka konsultan melakukan perhitungan ulang terkait anggaran yang diperlukan untuk penangan pasca longsor.
“Ternyata longsor lagi dengan panjang kurang lebih 100 meter. Dengan dana yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp3 miliar, poros jalan yang longsor tidak akan cukup untuk penanganan,” terang Yasin
Jadi, imbuhnya, hitungan-hitungan konsultan butuh dana kurang lebih Rp7 hingga Rp8 miliar.
“Langkah kami selanjutnya, adalah mencoba mengajukan tambahan dana menggunakan anggaran dari belanja tidak terduga (BTT),” ujarnya.
Dia jua menegaskan, bahwa pengajuan anggaran sebesar itu perlu proses, meskipun secara lisan sudah mendapat persetujuan dari Sekdaprov Kalsel
“Secara lisan Pak Sekda sudah menyetujui, namun perlu telaah lebih lanjut karena itu akan menggunakan dana btt,” pungkasnya.
(Asp/Hk/Adv)
