JAKARTA,– Kementerian Keuangan sampaikan komitmen Indonesia terkait penanganan perubahan iklim dalam rangkaian Dubai Expo 2020. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, Febrio Kacaribu mengungkapkan pada Talkshow on Indonesia’s Sustainable Projects menyampaikan, “Masalah perubahan iklim merupakan bahaya yang jelas dan nyata. Oleh karena itu, pengurangan emisi gas rumah kaca dan target untuk menjaga peningkatan temperatur global di bawah 1,5 – 2 derajat celcius harus menjadi perhatian bersama. Dalam hal ini, peran APBN sebagai instrumen fiskal penting baik dari sisi belanja, fasilitas perpajakan, maupun pembiayaan. Kebijakan harga karbon, salah satunya pajak dan pasar karbon, juga segera diimplementasikan untuk mendorong lebih banyak pihak terlibat dalam penanggulangan perubahan iklim di Indonesia.” ungkap Febrio.
Sebagai negara kepulauan dengan 17.000 pulau yang 65% penduduknya tinggal di wilayah pesisir, Indonesia rentan terhadap perubahan iklim. Risiko seperti kelangkaan air, kerusakan ekosistem darat dan laut, kelangkaan pangan dan penurunan kualitas kesehatan terus mengancam populasi di Indonesia. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometrologi hingga 80% dari seluruh bencana di Indonesia.
Oleh karena itu, mitigasi perubahan iklim sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan manusia dan menjaga ketahanan ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang. Net Zero Emission (NZE) dipandang sebagai upaya mitigasi perubahan iklim yang akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita hingga 2,5 kali lipat dan memberikan PDB per tahun hingga 2% lebih tinggi dari Business As Usual (BAU). Hal ini akan memberikan peluang yang baik bagi Indonesia untuk bergerak menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan mengutamakan transisi yang adil dan terjangkau
Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk penanganan perubahan iklim melalui dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) yang menargetkan penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Komitmen tersebut juga telah diperbarui melalui penyampaian Updated NDC pada tahun 2021, di mana didalamnya juga memuat strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050) yang menargetkan pencapaian Net Zero pada 2060 atau lebih awal.
Estimasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC mengacu pada Second Biennial Update Report (BUR-2) tahun 2018 yang mencapai Rp3.461 triliun (Rp266,2 triliun per tahun dari 2018-2030). Namun, setelah adanya Peta Jalan NDC, kebutuhan pendanaan untuk mencapai NDC meningkat menjadi Rp3.779 triliun, atau Rp343,60 triliun per tahun dari tahun 2020-2030, dengan nilai tertinggi berasal dari sektor energi dan transportasi. Berdasarkan kajian Climate Change Fiscal Framework (CCFF), untuk dapat mencapai target NDC tahun 2030, masih terdapat gap pembiayaan hingga 40%. Untuk itu, perlu adanya optimalisasi pemanfaatan anggaran dan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan perubahan iklim secara optimal untuk menutup gap pembiayaan tersebut.
