Polisi mengatakan pada Rabu (21/6) bahwa satuan tugas penanganan perdagangan orang telah menangkap 532 tersangka kasus perdagangan manusia dalam dua minggu terakhir.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan dari penangkapan tersebut polisi telah menyelamatkan 1.572 korban perdagangan orang.
“Dari ribuan korban tersebut, ada 711 korban perempuan dewasa dan 86 perempuan anak. Kemudian untuk korban laki-laki dewasa ada 731 dan laki-laki anak ada 44 orang,” kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (21/6).
Ramadhan mengungkapkan kebanyakan korban dijanjikan menjadi pekerja rumah tangga dengan jumlah 361 kasus.
“Selanjutnya dijanjikan menjadi pekerja seks komersial ada 116 kasus, dijanjikan jadi anak buah kapal ada 6 kasus dan eksploitasi terhadap anak sebanyak 25 kasus,” kata Ramadhan.
Ramadhan mengatakan dari ratusan kasus yang diungkap, sebanyak 83 kasus memasuki tahap penyelidikan, 347 kasus menjalani penyidikan.
Ramadhan mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.
Polisi meminta masyarakat memastikan apakah suatu perusahaan penyalur tenaga kerja resmi atau tidak, agar masyarakat mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menekankan pentingnya pemberantasan perdagangan orang dalam acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime Leaders di Yogyakarta pada Selasa (20/6).
“Kapolri menyebut perdagangan orang menjadi perhatian internasional. Dalam pertemuan, ini menjadi salah satu hal serius yang dibicarakan. Kapolri berharap pembicaraan tersebut ke depan bisa membuat para warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat terlindungi,” tulis pernyataan Divisi Hubungan Masyarakat Polri.
Kapolri resmi membentuk satuan tugas penanganan perdagangan orang pada 5 Juni 2023. Listyo telah mewanti-wanti para jajarannya untuk memberikan perhatian serius serta menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam sindikat perdagangan orang.
Listyo mengingatkan akan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang tidak dapat mengungkap kasus perdagangan di wilayahnya masing-masing.
Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo pada akhir Mei bertekad menindak keras sindikat perdagangan manusia, menyusul laporan dua warga Indonesia meninggal hampir setiap hari dalam tiga tahun terakhir akibat pelecehan, kecelakaan dan sakit setelah dikirim ke luar negeri secara ilegal.
Sebanyak 1.935 pekerja migran Indonesia meninggal dan 3.600 lainnya mengalami depresi, kehilangan ingatan atau cacat fisik, kata Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mengutip data sejak 2020.
Jangan hanya temporer
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengapresiasi langkah polisi yang telah menindak ratusan tersangka perdagangan orang, namun dia meminta aksi ini tidak hanya sementara.
“Yang lebih penting langkah ini bukan hanya hangat-hangat tahi ayam,” jelas Wahyu kepada BenarNews.
Wahyu juga meminta agar polisi berani melakukan tindakan hukum secara tegas dan mengungkap jaringan pelindung mereka di tubuh aparat keamanan.
“Akan sangat berkontribusi kalau pengungkapan ini menjelaskan atau menggambarkan mata rantai nasional, kemudian menelisik dugaan keterlibatan aparat dan backing-nya,” ucap Wahyu.
Menurut Wahyu, masifnya penangkapan terduga perdagangan orang merupakan tindak lanjut dari seruan Presiden Jokowi dan kuatnya desakan masyarakat agar negara memberantas kejahatan tersebut.
“Ini yang saya kira menjadi momentum yang penting, jadi jangan sampai hanya karena hangat-hangat tahi ayam, dua atau tiga bulan lagi kasusnya tidak terurus, malah teman-teman yang gagal berangkat ini makin terbengkalai, sialnya lagi kalau teman-teman ini menjadi korban dari sindikat yang lain lagi,” kata Wahyu.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai penangkapan-penangkapan ini adalah upaya menaikkan citra pemerintah menjelang akhir jabatan tahun 2024, karena selama ini pemerintah dinilai gagal memberantas perdagangan orang.
“Banyak yang beranggapan ini sifatnya hanya pencitraan. Gas pol awal, nanti ending-nya loyo,” ujar Trubus saat dihubungi BenarNews.
Menurut Trubus, pemerintah tidak cukup melakukan penangkapan untuk menyelesaikan perdagangan orang, harus ada penegakan hukum yang membuat efek jera terhadap para pelaku.
“Nanti di dalam penjara, ada kongkalikong lagi dengan polisi. Artinya, perilaku koruptif itu tinggi sekali karena perdagangan orang ini ada motif ekonomi. Ini harus dibenahi semua,” kata Trubus.
Selain itu, Trubus meminta pemerintah untuk memikirkan tindakan pencegahan dalam merespon perdagangan orang. Salah satunya adalah membentuk komisi khusus yang berisi akademisi, masyarakat sipil, dan aparat keamanan untuk memberantas perdagangan orang.
“Komisi ini melibatkan multi-sektor di bawah Presiden. Jadi transparan dan akuntabel. Itu yang harus dilakukan kalau memang pemerintah serius,” ucap Trubus.
