Samarinda. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Kaltim, kembali disorot oleh DPRD Kaltim. Pascanya, setelah diberi anggaran besar lewat APBD Kaltim, kinerja yang ada justru lamban.
Hal inipun disebut akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kaltim. Khususnya pembangunan, baik dari infrastruktur sampai pendidikan.
Hal itupun dibuktikan, dengan realisasi anggaran yang masih rendah. Dimana ada 22 OPD yang diberi Rapor Merah oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik beberapa waktu lalu.
Sehingga dianggap perlu ada evaluasi bahkan perombakan kepala OPD ditubuh Pemprov Kaltim yang dianggap tidak cekatan dan tepat dalam merealisasikan anggaran.
Hal ini juga kembali disinggung oleh DPRD Kaltim, dalam rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD Kaltim-Pemprov Kaltim atas Raperda Penyelenggaraan Ketentramanmendengarkan laporan dan Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat menjadi Perda, Kamis (16/11).
Akmal Malik pun dalam jawabannya kepada anggota dewan membeberkan, bahwa tidak menutup kemunhkinan mutasi pejabat di OPD Pemprov Kaltim.
Adapun salah satu anggota DPRD Kaltim yang menyinggung ialah Sapto Setyo Pramono yang menyorot kinerja OPD dalam melaksanakan kegiatan dan kemampuan menyerap anggaran pada tahun anggaran 2023. “Banyak OPD yang serapan anggarannya tahun ini dibawah target,” kata Sapto.
Menjawab hal itu, Akmal Malik menyebut telah melakukan evaluasi atas kinerja OPD termasuk menghitung serapan anggaran di masing-masing OPD. Meski tak terbuka merinci, Akmal mengatakan, memang ada OPD bekerja dibawah target. “Untuk detailnya tidak akan saya ungkap dalam sidang ini,” ucapnya.
Akmal Malik kembali menambahkan bahwa kepada Pak Isran Noor (Gubernur Kaltim Periode 2018-2023) dia berjanji tidak akan ada pejabat yang di-nonjob-kan, sehingga sebagai jalan keluarnya agar kinerja OPD yang dibawah target meningkat, bisa saja dia melakukan memutasi antar kepala OPD.
“Kalau mutasi antar kepala OPD, kan tidak ada yang kehilanganjabatan atau yang dinonjobkan,” katanya.
Dalam rapat paripurna, Akmal juga mengungkapkan kekagetannya setelah melihat hanya ada 4 kepala OPD mendampinginya atau hadir ke rapat paripurna.
Atas kondisi tersebut dia minta kepada stafnya untuk mengecek apa alasan begitu banyak kepala OPD tak hadir. “Kalau semua kepala OPD hadir di sini, tentu akan mendengar langsung permasalahan yang disampaikan anggota DPRD,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim, sehingga sangat perlu keduanya selalu berkomunikasi dan berkoordinasi agar pembangunan berjalan baik dan target-target pembangunan tercapat.
