SAMARINDA. Kondisi Inflasi di Kaltim pada Februari lalu mengalami hal yang mengejutkan. Dimana kondisinya menanjak naik cukup signifikan dari bulan sebelumnya yang mencapai 3 persen.
Hal inipun didasari oleh tingginya harga tiket pesawat dan juga kenaikan harga beras yang terjadi merata diseluruh penjuru Kaltim.
Menyikapi hal itu, melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltim menggelar rapat pertemuan pada Kamis (14/3) kemarin.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut pertemuan yang dilaksanakan dalam suasana puasa Ramadhan ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi antar daerah dan lintas sektor dalam pengendalian inflasi. “Kita semua telah berkomitmen menjaga stabilitas dan pasokan pangan maupun harga yang memadai di masyarakat,” ucapnya.
Akmal juga mengatakan kepada semua pihak bahwa inflasi adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan tidak parsial yang menyesuaikan kondisi ekonomi dan kebijakan yang selalu berubah.
Dia pun mengungkapkan sesuai laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kaltim pada Februari lalu terjadi inflasi (yoy) sebesar 3,28 persen. Dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 105,92.
Dari sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim, diakui Akmal, inflasi tertinggi terjadi di Berau sebesar 4,14 persen dengan IHK sebesar 106,32. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Samarinda sekitar 3,04 persen dengan IHK sebesar 105,5.
Oleh sebab itu, Akmal kembali meminta seluruh daerah di Benua Etam sesuai amanat Presiden agar menjaga tingkat inflasinya secara terukur, sehingga tidak memunculkan persoalan di daerah.
Akmal menjelaskan inflasi terjadi selama Februari, diantaranya dipicu tiket transportasi cukup tinggi dampak besarnya mobilitas orang dan jasa ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Juga adanya acara/peringatan hari besar keagamaan, kendala distribusi beras dari Pulau Jawa ke Kaltim, sehingga memicu kenaikan harga komoditi pokok ini. “Kenaikan harga beras menjadi penyumbang inflasi dari kelompok makanan, minuman dan tembakau mencapai 6,95 persen,” bebernya.
Akmal juga mengungkap bahwa Pemprov Kaltim melakukan langkah penyiapan siaga bahan pokok penting selama Ramadhan. Diantaranya pembentukkan toko penyeimbang Toko Sigap, penyiapan/ketersediaan Bapokting selama dua bulan kedepan oleh Disperindagkop, juga panen lokal untuk beras oleh Dinas Pangan TPH, meluncurkan Gerakan Pangan Murah, serta perbaikan/optimalisasi infrastruktur dasar pertanian, dan meningkatkan produksi lokal. “Mari kita mengambil langkah-langkah yang straregis, terukur dan terintegrasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, yang memimpin rapat itu juga menyebut pentingnya peran semua pihak.
Sehingga tidak ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apapun yang menjadi tumpuan dalam pengendalian inflasi. Semua OPD pun dinilai Ujang berperan masing-masing dalam pengendalian inflasi.
“Begitu juga dengan penguatan TPID di Kabupaten/Kota merekalah yang menjadi tumpuan kita dalam pengendalian inflasi, ” terangnya.
Dimana Ujang juga membeberkan bahwa pola inflasi sebenarnya sudah terbaca, hanya saja keseriusan dari kinerja yang ada perlu ditingkatkan. “Ini yang harus kita pantau dengan baik, ” pungkasnya.
