BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menerima penghargaan peningkatan Monitoring Center for Prevention (MCP) Terbaik periode tahun 2022 – 2023 dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Bahkan, dalam raihan penghargaan tersebut Pemko Banjarbaru di era Walikota HM Aditya Mufti Ariffin sukses menduduki peringkat 3 nasional kategori Pemerintah Kota se-Indonesia.
Capaian luar biasa itu diumumkan dalam ajang Penganugerahan Penghargaan Peningkatan MCP KPK yang diselenggarakan bertepatan dengan gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi Daerah, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/3/2024).
Adapun Pemko Banjarbaru berhasil menduduki peringkat 3 nasional capaian peningkatan MCP KPK tahun 2022-2023 telah melalui proses seleksi dan pemilihan yang cukup panjang. Dalam hal ini, KPK selaku lembaga negari anti korupsi telah mempertimbangkan peningkatan kinerja yang baik dan juga berdampak terhadap rendahnya tingkat korupsi di daerah Kota Banjarbaru.
Selain Pemko Banjarbaru, untuk kategori Pemerintah Kota yang juga mendapat penghargaan peningkatan MCP KPK ini diantaranya Pemko Binjai, Pemko Pangkal Pinang, Pemko Samarinda serta Pemko Sorong.
Walikota Banjarbaru saat dikonfirmasi turut membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut capaian ini merupakan salah satu bukti kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) instansi dan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Alhamdulillah, saya tadi mendapat kabar bahwa Banjarbaru mendapat penghargaan serta menduduki peringkat 3 nasional terbaik dalam hal peningkatan kinerja MCP KPK untuk kategori Pemerintah Kota. Ini merupakan kerja nyata seluruh OPD, instansi dan dukungan masyarakat Kota Banjarbaru,” ucap Aditya melalui sambungan via telepon.
Tak sampai disitu, Walikota Aditya juga berharap penghargaan ini jadi motivasi bersama untuk komitmen meningkatkan pelaporan dan giat pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan terus melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya praktik tindak pidana korupsi di Kota Banjarbaru.
“Penghargaan peningkatan MCP dari KPK ini membuktikan bahwa Pemko Banjarbaru konsisten dalam melakukan upaya-upaya konkrit pencegahan korupsi. Kita berharap pengendalian korupsi dapat semakin berkualitas dan dilakukan dalam waktu cepat di Kota Banjarbaru,” tuntasnya.
Sebagaimana MCP atau Monitoring Centre for Prevention, merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Pada hari ini pula, KPK secara resmi meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah. Adapun Perubahan area indikator pencegahan korupsi pada tahun 2024 berupa pemisahan area perencanaan dan penganggaran, serta perluasan area perizinan dengan memasukan sektor layanan publik.
