Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, menerima penghargaan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan, sebagai satuan kerja yang turut berkontribusi positif atas raihan terbaik ke-II pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diraih Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. Penghargaan diserahkan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Faisol Ali, saat acara pembukaan Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2025 di Balai Pertemuan Garuda, Senin (4/9).
“Apresiasi kepada seluruh jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan atas capaian yang positif serta prestasi yang berhasil ditorehkan pada tahun 2022 atas kontribusi capaian penghargaan terbaik ke-II Kanwil Tipe B dalam pengelolaan BMN,” ujar Faisol.
Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan sebagai Kanwil tipe B menerima penghargaan dari Kepala Biro BMN Kemenkumham atas pengelolaan BMN mulai dari pelaksanaan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan, pemanfaatan, sampai dengan pemusnahan dan penghapusan yang optimal.
Penghargaan diberikan Kanwil sebagai bentuk apresiasi karena Lapas Narkotika Karang Intan sebagai satuan kerja di bawah Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, mampu mengelola BMN secara aktif dan aman sehingga dinilai berkontribusi atas capaian yang diraih Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan.
“Pengelolaan BMN kita aktif dan aman sehingga turut andil atas raihan prestasi yang ditorehkan Kanwil Kemenkumham Kalsel, sehingga kita juga mendapatkan apresiasi dari Kanwil,” jelas Operator BMN Lapas Narkotika Karang Intan, Dita Rebecca Pangaribuan.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, adanya penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menghasilkan kinerja terbaik bagi satuan kerja Lapas Narkotika Karang Intan khususnya dalam pengelolaan BMN.
“Semoga adanya prestasi ini, bisa menjadi sumber semangat dan menjaga semangat itu untuk tetap hadir di tengah pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan BMN yang dilaksanakan. Sehingga tercipta pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel,” ujar Dita, singkat.
(arb/ysf)
Editor : AS Pemil
