Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, mengawali kerjanya dengan mengadakan rapat internal dengan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim pada Senin (9/10) lalu.
Dalam agenda tertutup tersebut, rupanya Akmal meminta semua OPD membeberkan terkait realisasi anggaran yang sudah dilakukan selama ini. Dimana dirinya menekankan, dana yang ada harus bisa terserap maksimal.
“Kegiatan rapim ini hal yang bagus menjadi konsolidasi internal. Dimana kita juga mengevaluasi kinerja-kinerja yang sudah dilakukan, ” ucapnya pada awak media.
Akmal pun menyoroti adanya 22 OPD yang ternyata realisasi anggarannya masih dibawah 70 persen. Hal ini menurutnya menjadi catatan serius yang harus segera dibenahi.
Dimana dirinya juga kedepan akan memberikan pelatihan dan penekanan kepada 22 OPD yang akan digelar oleh Pusat. Sehingga bisa memberikan pembinaan yang baik untuk serapan anggaran.
“Kita akan coaching (pelatihan) jadi ini biasanya terkait barjas terutama OPD yang ada di zona merah itu, ” tegasnya.
Alkmal pun menyesalkan realisasi anggaran yang baru 60 persen sementara sudah masuk di bulan Oktober. Menurutnya, seharusnya capaian yang dilakukan sudah di angka 80 persen. Jangan sampai menurut Akmal, pemerintah mengebiri hak rakyat, sebab APBD merupakan uang rakyat.
“OPD kita genjot lagi, agar pencairan anggarannya bisa lebih cepat, kalau lebih cepat kan perputaran uangnya di masyarakat juga bisa dirasakan langsung nantinya, ” pungkasnya.
Sementara itu sebelumnya, serapan anggaran di Pemprov Kaltim hingga 14 September 2023 masih belum mencapai target. Untuk perkembangan fisik, baru terealisasi 60,53 persen dan deviasi minus 26,47 persen. Padahal, targetnya mencapai 87 persen.
Sedangkan untuk keuangan, targetnya mencapai 85 persen. Namun, baru terealisasi 60,53 persen dan deviasi minus 24,47 persen.
Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan bahwa, realisasi keuangan dan fisik dari 45 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim, hanya ada satu OPD yang mencapai di atas 85 persen, yakni Kesbangpol Kaltim.
“Ini satu-satunya OPD kita yang dalam rapim ke rapim selalu konsisten dan serapan anggarannya tertinggi mencapai 88 persen,” ucapnya.
Sementara itu, ada enam OPD yang berada di area hijau. Di antaranya, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim. Serapan anggaran di 6 OPD ini sekitar 70-84,99 persen.
Lalu, ada 9 OPD di area kuning dengan realisasi kisaran 60-69,99 persen. Di antaranya RSJD Atma Husada, Biro Hukum, Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Sekretariat DPRD Kaltim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Biro Umum, Satpol PP, dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD).
“Sisanya ada sekitar 29 OPD berada di area merah, dengan realisasi di bawah 60 persen,” bebernya.
Diketahui, 29 OPD yang ada di area merah ini belum disebarkan secara gamblang oleh Pemprov Kaltim. Namun Sri Wahyuni mengatakan, hal ini harus jadi perhatian tiap kepala OPD. Ini sebagai upaya untuk melakukan pengawalan lebih baik terhadap kinerja realisasi fisik dan keuangan OPD-nya.
Penulis : Rizqi
Editor : AS Pemil
