Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen mengikuti acara Rapat Koordinasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah se-Kalimantan Selatan bersama KPK RI di Command Center, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru Selasa (06/02) pagi.
Menurut Akhmad Fydayeen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berupaya mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mencegah tindak pidana korupsi.
“Kita akan terus menjalin komunikasi kesetiap daerah, tentang bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi dilingkungan pemerintah. Sehingga kedepan kami sudah memiliki strategi dalam pemberantasan korupsi, salah satunya yakni membangun nilai, dan perbaikan sistem,” ujar Fydayeen.
Maka dari itu, Fydayeen meminta kepada seluruh SKPD agar terus melakukan pemetaan terhadap isu strategis, dan melakukan langkah-langkah kongkret dalam melakukan upaya pencegahan korupsi dilingkup kerjanya masing-masing.
“Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tujuh area intervensi, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah akan terus diupayakan agar sesuai target yang ingin dicapai,” tambahnya lagi.
Untuk diketahui, menurut Fydayeen, nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) dari KPK di tahun ini akan lebih ditingkatkan lagi karena di tahun 2023 mencapai 84,73 persen dan itu menurun jika dibandingkan di tahun 2022 mencapai 86 persen.
“Sehingga, SKPD agar bisa bersinergi bersama dalam menaikkan angka MCP sebagai upaya pencegahan korupsi guna menuju sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel,” terang Fydayeen.
Fydayeen juga mengapresiasi langkah-langkah SKPD yang sudah melakukan upaya terhadap pencegahan korupsi di Kalsel. Ia juga mengajak untuk bersama-sama menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat menjerumuskan kepada tindak pidana korupsi.
(adpim/habarkalimantan)
