Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Kebarakan Hutan dan Lahan, yang digelar di Ballroom Novotel Banjarmasin, Banjarbaru, pada Selasa (25/07/23).
Terdapat beberapa poin yang dibahas dalam rakor tersebut diantaranya, melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, mengefektifkan upaya penegakan hukum pidana terkait kebakaran hutan dan lahan, serta menjatuhkan sanksi maksimum berdasarkan perundang-undangan atas pelanggaran pembakaran hutan dan lahan.
Dalam kesempatannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 4 daerah dengan jumlah hotspot lebih dari 100 titik.
“Kabupaten tanah laut merupakan daerah jumlah hostpot tertinggi dengan jumlah 413 titik,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa, dampak dari badai El nino akan dirasakan di Indonesia begitu pula di Kalimantan Selatan.
“Dengan iklim kemarau yang kering maka diperlukan penanggulangan khusus agar siap menghadapi dan mengantisipasi keadaan tersebut,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama BNPB juga menyerahkan bantuan berupa alat pemadaman api Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Wakil Walikota Banjarbaru, Wartono juga menyampaikan, agar mengikuti sesuai arahan Presiden Joko Widodo dengan segera melakukan upaya pencegahan.
“Cari solusi permanen agar tidak ada yang membuka lahan dengan cara membakar hingga jangan biarkan api membesar harus tanggap dan jangan sampai terlambat,” pungkasnya.
Sesuai data yang dipaparkan tentang daerah yang termasuk hotspot, Kota Banjarbaru sendiri memiliki titik siaga yaitu Daerah sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor yang merupakan hotspot ring satu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Penulis : Teny Ariana Singkek
Editor : AS Pemil
