Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar kembali menggelar Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banjar, Ahmad Rizani Anshari di Gedung DPRD Banjar, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjar Tahun 2019 ini diikuti pula oleh Sekda Banjar, HM. Hilman melalui sambungan virtual di Command Center Barokah, Mahligai Sultan Adam, Martapura pada Selasa (18/8/2020).
Dalam Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Banjar Tahun 2019 yang dibacakan Jubir Pansus, Irwan Bora ada belasan catatan yang diberikan pada laporan tahunan Bupati Banjar ini.
“LKPJ Bupati ini merupakan kewajiban Bupati Banjar pada rakyat melalui DPRD, karena itu ada beberapa catatan dan rekomendasi dari hasil rapat Pansus bersama para ahli,” ujarnya.
Diantaranya adalah capaian target kinerja sebagai bagian implementasi RPJMD dan pelayanan dasar pada masyarakat jangan selalu meniru tahun sebelumnya, bahkan targetnya jangan sampai terus menurun.
“Selain itu ada banyak program kinerja dan capaiannya yang belum tergambar dengan jelas dan mendetail. Kami harap hal ini jangan sampai terulang, khususnya penggunaan dan penyajian data sebelumnya yang belum diupdate, misalnya data di Dinas Sosial, dan sebagainya,” kata Irwan Bora.
Pansus juga menyoroti data pariwisata, khususnya pengembangan pasar terapung Lok Baintan yang belum valid dan meminta agar memperhatikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di pedesaan.
“Perusahaan daerah juga harus jelas kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), berikut juga data-data mengenai angkatan kerja, kesempatan kerja sampai sumber pendapatan daerah belum tergambarkan dengan baik sehingga kita belum tahu apa yang harus dilakukan untuk perbaikan ekonomi. Akibatnya kita juga belun sapat menyajikan data yang dapat membuat iklim investasi di daerah menjadi lebih baik,” jelasnya.
Irwan Bora menambahkan bahkan data mengenai aset milik daerah belum dilakukan secara optimal sehingga ada potensi kehilangan, pengambilalihan, penyalahgunaan dan klaim dari pihak lain.
Pansus LKPJ juga meminta agar ada integrasi data antara SKPD da BUMN milik Pemkab Banjar sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah.
“Perlu ada perbaikan manajemen BUMD, misalnya BPR yang merugi perlu dilakukan pembenahan atau dimerger saja. Perusahaan yang tidak bisa mencapai target seperti PT BIM kalau perlu digabungkan saja ke Baramarta atau dibubarkan saja. Kami juga merekomendasikan agar PD Baramarta mengelola tambang sendiri untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Banjar ini berharap rekomendaa ini dapat menjadi perhatian serius bagi Bupati Banjar sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintahan ke depan menjadi lebih baik.
Sementara itu Sekda Banjar, HM. Hilman yang mewakili Bupati Banjar memberikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD Banjar ini.
“Kita sadari banyak PR yang harus diselesaikan untuk membangun Kabupaten Banjar. Karena itu kita percaya dengan kerja keras Pemda dan DPRD bisa mewujudkan pembangunan sehingga dapat memberika manfaat bagi masyarakat. Karena itu kami ucapkan terima kasih pada DPRD atas rekomendasi ini yang aka kami jadkkan bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran dan kebijakan daerah lainnya,” tutup Sekda Banjar.
Dalam rapat paripurna ini, seluruh anggota DPRD Banjar menyetujui Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjar Tahun 2019 yang dibahas oleh Pansus LKPJ Bupati Banjar Tahun 2019 dibawah pimpinan Gt. Abdurrahman bersama dengan para ahli.
