Asesmen dalam rangka rotasi/mutasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengisian jabatan dengan pertimbangan kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja pejabat selama ini, kemudian dihubungkan dengan job sehingga transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
Berdasarkan hasil uji kompetensi ini maka pimpinan dapat mempertimbangkan seorang pejabat untuk dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya atau ditempatkan pada jabatan tertentu.
Hal tersebut dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar Erny Wahdini melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (21/02/2023) malam.
Dikatakan Erny, pimpinan daerah wajib melakukan uji kompetensi terhadap perangkat daerah yang ada di pemerintahan daerahnya. Sementara tujuan uji kompetensi ini adalah untuk melihat, menilai kompetensi atau asesmen dari Kepala Perangkat Daerah, baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan tentang manajemen Aparatur Sipil Negara.
“Kami berharap, sebagai panitia pelaksana melihat bagaimana kinerja Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan visi misi Bupati-Wakil Bupati dan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah,” harap Erny.
Langkah ini lanjut Erny diambil oleh Bupati, untuk menjawab keinginan atau harapan agar rotasi/mutasi dilakukan lebih profesional.
Melalui assesment ini (berdasarkan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN nomor B-576/JP.00.01/02/2023 tanggal 07 Februari 2023) nantinya akan diketahui kelayakan untuk menduduki sebuah jabatan.
“Ini bertujuan, agar Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki referensi yang komprehensif pada saat menentukan pejabat yang akan didudukkan pada jabatan tertentu,” ungkap Erny.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar HM Aidil Basith jadi salah satu peserta di uji kompetensi tersebut mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan.
Basith menuturkan, kegiatan diikuti 24 Pejabat JPT di Kabupaten Banjar, dilaksanakan selama dua hari 21 dan 22 Februari 2023. Tim penguji dibentuk Bupati yang terdiri unsur perguruan tinggi 3 orang yakni dari Unlam, Rektor Uniska dan Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan.
“Materi yang diuji adalah penguasaan JPT terhadap tugasnya, inovasi yang telah dibuat, capaian kinerja serta azas manfaat atas pelaksanaan program bagi masyarakat,” tutur Aidil Basith.
Adapun nama pejabat yang mengikuti asesmen sebagai berikut :
- Rakhmat Dhany (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik).
- Ikhwansyah (Asisten Perekonomian dan Pembangunan).
- Hj Siti Mahmudah (Asisten Administrasi Umum Setda).
- Kencana Wati (Inspektur Inspektorat).
- Ibrahim G Intan (Staf Ahli bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan)
- Made Teruna (Staf Ahli bidang Masyarakat dan SDM).
- Aslam (Sekretaris DPRD)
- I Gusti Nyoman Yudiana (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
- I Gusti Made Suryawati (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan).
- Hj Siti Hamidah (Kepala Dinsos P3AP2KB).
- Mohammad Riza Dauly (Kepala Bappeda Litbang).
- Syahrialludin (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
- Ahmadi (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan).
- Azwar (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
- M Aidil Basith (Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian).
- Haris Rifani (Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata).
- Mursal (Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup).
- Mursal (Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup).
- Rahmat Kartolo (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).
- Aspihani (Kepala Dinas Perhubungan).
- Yasna Khairina (Kepala Dinas Kesehatan).
- Safrin Noor (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).
- Tofik Norman Hidayat (Direktur RSUD Ratu Zalecha).
- M Irwan Kumar (Kepala Satpol PP).
Sementara itu pula, Dari 24 pejabat tersebut, setidaknya ada 4 kepala SKPD yang tidak dipanggil dan dipastikan posisinya bertahan.
Empat tersebut yakni Kepala Dinas Pendidikan, Liana Penny, Kepala Dinas Pernyataan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Yudi Andrea.
Kemudian Kepala Pelaksana BPBD, Warsita, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Erny Wahdini.
Uji kompetensi 24 pejabat tersebut dilaksanakan tiga hari sejak Senin kemarin hingga Rabu hari ini.
(Asp/Hk/Adv)
