Kebijakan tidak populis dilakukan pemerintah pusat dengan rencana impor beras tentu akan berdampak pada semangat para petani padi. Kebijakan itu sedikit banyak akan berdamak pada harga ditingkat petani.
“Harus dipikirkan kembali apakah kebijakan itu diteruskan atau tidak, karena kondisi ini jelas akan menyengsarakan petani,” kata Ketua DPW Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Kalbar, Heri Mustari di Pontianak, Rabu (10/3/2021).
Hal seperti ini sebenarnya kata dia pengulangan dari impor sebelumnya dan sudah selayaknya pemerintah melihat kembali kondisi impor jika berbicara soal penguatan kedaulatan pangan dalam negeri.
“Jangan mencari jalan pintas, kebijakan impor sebelumnya sudah jelas dampaknya bag petani, dan hal seperti ini tidak perlu terulang jika pemerintah mampu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas,” ujarnya.
Along, begitu ia biasa disapa mengatakan bicara soal impor selayaknya pemerintah melihat jauh ke belakang, seberapa maksimalnya upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.
“Coba evaluasi program pangan pemerintah, sudah efektifkan, sudah benar-benar menyentuh upaya dasar peningkatan produktivitas atau belum,” imbuhnya.
Wilayah itu kata dia yang harus dibenahi sehingga cita-cita swasembada dan nol impor beras bisa tercapai, disisi lain harapan peningkatan kesejahteraan petani juga bisa terealisasi.
“Misal curah hujan tinggi, petani butuh pengering, bantu mereka untuk mengakses alat itu agar kualitas produksi beras petani bisa dipertahankan,” imbuhnya.
Jika masih tetap impor, ini kata dia sama saja dengan menyengsarakan petani dan akan berdampak pada kedaulatan pangan secara menyeluruh.
“Alur berpikirnya jangan impor yang bisa menyelesaikan masalah pangan dalam negeri, tapi harus didiperkuat di basis petani, petani kuat dari sisi permodalan, peralatan, pengetahuan dan teknologi, saya yakin Indonesia bisa jadi pengekspor beras,” pungkasnya.
Sumber:suarakalbar.co.id
