Pemerintah Papua Nugini mengambil tindakan tegas terhadap pengibaran bendera kemerdekaan Papua menjelang kunjungan Presiden Joko “Jokowi” Widodo ke negara kepulauan Pasifik itu pekan ini.
Papua Nugini, yang berbatasan sepanjang 760 kilometer dengan Indonesia, adalah tempat tinggal bagi ribuan pengungsi dari Papua, di mana konflik separatis telah berlangsung puluhan tahun.
Petugas dari Organisasi Intelijen Nasional (NIO) Papua Nugini mencopot bendera Bintang Kejora dan spanduk pro-kemerdekaan di kamp pengungsi Rainbow di ibu kota Port Moresby pada Sabtu. Para pendukung penentuan nasib sendiri Papua sedang memperingati deklarasi kemerdekaan 1 Juli.
“Kami tidak akan membiarkan pengibaran bendera Papua Barat,” kata salah satu petugas tersebut, yang mengaku kepada BenarNews sebagai anggota Organisasi Intelijen Nasional. “Tetapi kalian dapat melanjutkan acara kalian,” kata petugas tersebut, yang enggan memberikan namanya, kepada warga di kamp tersebut.
Jokowi dijadwalkan tiba di Papua Nugini untuk kunjungan dua hari pada Rabu. Jokowi terakhir kali berada di Port Moresby pada tahun 2018 untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
Indonesia sedang mencoba melebarkan pengaruhnya ke wilayah Pasifik Selatan, dan diperkirakan akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Secara militer, ekonomi, dan jumlah penduduk, Indonesia jauh lebih besar daripada Papua Nugini.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memberikan bantuan dan bimbingan teknis kepada negara-negara Melanesia di Pasifik termasuk Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, dan Kepulauan Solomon dalam upaya meredam kritik terhadap kurangnya kesejahteraan dan kehadiran militer besar-besaran di Papua. Wilayah Papua disebut sebagai Papua Barat di negara-negara kepulauan Pasifik dan oleh para pendukung kemerdekaan.
Petugas agen intelijen tiba di kamp pengungsi di Port Moresby dengan dua kendaraan putih tanpa tanda pengenal dengan jendela berlapis.
Kegiatan mereka menyebabkan keributan dan beberapa perempuan dan laki-laki menangis sambil menyanyikan lagu kebangsaan Papua sebagai bentuk protes.
“Meskipun mereka membuang bendera kami, mereka tidak dapat membuang kami. Kami adalah bendera itu,” kata Samuel Inggamer, seorang pemimpin warga. “Saya mendesak Presiden Jokowi untuk memberi kami kemerdekaan. Jika beliau melakukannya, itu akan menjadi peristiwa bersejarah.”
Vincent Manukayasi, direktur kelompok masyarakat sipil PNG Trust, mengatakan bahwa tindakan agen intelijen tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap kemandirian sebuah institusi negara.
“Sebagai negara berdaulat, NIO tidak boleh terlihat diperintah oleh pemerintah asing lainnya,” katanya.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah berperang melawan Indonesia sejak awal tahun 1960-an, ketika Indonesia mengambil alih wilayah pegunungan yang terpencil tersebut dari Belanda.
Orang Papua, yang memiliki budaya dan etnis yang berbeda dari sebagian besar penduduk Indonesia, mengatakan bahwa hak mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri telah dicabut. Penguasaan Indonesia atas Papua Barat diformalisasi pada tahun 1969 melalui referendum yang didukung oleh PBB, di mana hanya sekitar 1.000 orang Papua yang diizinkan memberikan suara.
Pembunuhan dan pelanggaran hak asasi yang telah terbukti atau diduga dilakukan oleh anggota TNI dan Polri, mulai dari tahun 1960-an hingga saat ini, impunitas terhadap pelanggar dan eksploitasi sumber daya alam serta kemiskinan yang meluas, telah memicu rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Pejuang kemerdekaan Papua juga semakin bersatu dan agresif dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatkan serangan terhadap pasukan keamanan dan warga sipil.
Dalam serangan yang menarik perhatian baru-baru ini, kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya menyandera pilot asal Selandia Baru, Philip Mehrtens, dengan harapan mendapatkan perhatian internasional.
Di Papua Nugini sendiri terdapat dukungan dari masyarakat terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Pemerintah Papua Nugini menyatakan pengakuan atas kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut.
Setelah penundaan selama satu dekade, Papua Nugini pada Maret lalu meratifikasi perjanjian yang mengatur perbatasannya dengan Indonesia, yang dapat membuka jalan bagi penyelesaian masalah yang telah berlangsung lama dalam hubungan kedua negara.
Para peneliti mengatakan bahwa Jakarta khawatir dengan kemungkinan gerilyawan Papua berpindah di antara kedua negara. Selama beberapa dekade, Indonesia sendiri secara berkala melakukan invasi ke wilayah Papua Nugini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, demikian kata pengamat.
Menjelang kunjungan Jokowi, Garuda Indonesia, melalui anak perusahaannya Citilink, telah memulai penerbangan dua kali seminggu antara Port Moresby dan Denpasar, Bali, mulai hari Minggu.
