SAMARINDA – Pemprov Kaltim ternyata sudah melakukan rapat pimpinan sebagai evaluasi kinerja akhir tahun pada Selasa (26/12) lalu di Balikpapan.
Agenda ini sendiri dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Pihaknya pun membahas realisasi pendapatan dan realisasi belanja APBD 2023, pengadaan barang dan jasa, rekap Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2024, prognosis realisasi APBD 2023, realisasi bantuan keuangan (bankeu), realisasi dana APBN 2023, DAK Fisik, progres RPJMD, serta persoalan inflasi.
Dalam Rapim tersebut, disampaikan bahwa potensi penyerapan APBD 2023 bisa mencapai 93,79 persen dari pagu perubahan APBD 2023 sebesar Rp 25,3 triliun.
Sementara, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 24 Desember 2023, telah melampaui target sebesar 116,49 persen dari target Rp 9,2 triliun.
Selain membahas realisasi APBD 2023, dalam rapat pimpinan itu juga dibahas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim per Desember 2023 tercatat sebesar 78,20 yang melampaui IPM Nasional sebesar 73,55. Tingkat kemiskinan Kaltim juga yang sebesar 6,11 persen, masih berada di bawah angka nasional sebesar 9,36 persen.
Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen.
“Semoga kinerja kita ini, bermanfaat bagi Kalimantan Timur,” kata Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Kendati demikian, Dirjen Otda Kemendagri ini juga memberikan evaluasi kepada jajaran Pemprov Kaltim.
Terutama berkaitan dengan capaian realisasi belanja APBD 2023 di tiap Perangkat Daerah.
“Saya mengevaluasi, pada teknis realisasi belanja. Ke depan, perlu ada antisipasi sejak di proses perencanaan dan mereviu kembali anggaran kas,” tegasnya.
Dari data yang didapat, ternyata ada beberapa OPD yang realisasi anggarannya masih jauh , dibawah target. Bahkan mencapai 11 OPD yang berzona merah atau dalam keterangannya dibawah 74 persen.
Yaitu Dinas Pangan Pemprov Kaltim, DPMPD Kaltim, Dinkes Kaltim, PUPR Kaltim, Dispora Kaltim, Disdikbud Kaltim, ESDM Kaltim, Biro Ekonomi Kaltim, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, Satpol PP dan BPBD Kaltim.
Sementara yang berada di zona kuning atau dibawah 84 persen ialah Bapenda Kaltim, RSUD Kanujoso, Biro PBJ, Biro Adpim, Disnakertrans Kaltim, Balitnangda, BPSDM, Disperindagkop, Diskominfo Kaltim, Biro Adbang, DPMPTSP, Dishut Kaltim, Dishub Kaltim, DPK3A, Biro Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Biro POD, Biro Organisasi, Biro Kesra, Sekwan, Inspektorat dan RSUD AW Sjahranie.
Lalu yang masuk zona hijau atau diatas 85 persen hanya ada 10 OPD, diantaranya Biro Hukum, Banhub, BKD, BPKAD, Disbun, Disnakeswan, Dinsos, Dispar, DLH dan RSJD Atma Husada.
