KALIORANG – Masa depan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan utara, Kamis (1/2/2024), Pj Gubernur Akmal Malik juga menyempatkan waktu untuk meninjau KEK MBTK di Kecamatan Kaliorang.
Pj Gubernur Akmal Malik sempat meninjau kondisi Pelabuhan Maloy dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di KEK MBTK.
“Saya minta laporan yang detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal usai pertemuan bersama Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan jajaran KEK MBTK di Kantor KEK MBTK, Kaliorang, Kutai Timur.
Beberapa kendala yang masih menjadi lemahnya pergerakan KEK MBTK antara lain persoalan kelembagaan, insfratruktur yang kurang memadai dan rendahnya minat investor.
Pasalnya, meski sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak 1 April 2019, total investasi yang masuk KEK MBTK hingga 2023, baru sekitar Rp100 miliar. Padahal investasi di kawasan ekonomi khusus lainnya sudah mencapai triliunan rupiah.
Akibatnya, pemerintah pusat mengancam akan mencabut kawasan ekonomi khusus untuk Maloy bila Kaltim tidak mampu memenuhi berbagai persyaratan. Batas akhir keputusan pemerintah pusat itu akan dilakukan pada Juni tahun ini.
Sebagai contoh, beberapa insfratruktur yang masih kerap dipertanyakan para calon investor adalah terkait instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan.
“Saya minta MBTK memberi laporan jelas dulu. Nanti saya akan ke Kementerian KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Akmal.
“Kita di-deadline sampai Juni. Kita akan dievaluasi. Kalau tidak KEK bisa bubar,” sambungnya.
Akmal berharap semua kekurangan persyaratan KEK MBTK bisa selesai dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Makanya kita harus selesaikan dalam waktu kurang dari lima bulan. Mudahan bukan karena hal nonteknis,” tegasnya
Bukan hanya akan road show ke kementerian terkait, Akmal juga akan melakukan pendekatan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
“Nanti saya bisikkan langsung ke Pak Presiden. Kan kadang saya duduk sama-sama di heli. Pak Presiden akan ke Kaltim lagi,” yakin Akmal.
Dia sangat berharap pusat tidak menghapus KEK MBTK, apalagi kawasan ini akan menjadi super hub Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan dirinya akan terus berjuang untuk KEK MBTK. Sebab selain akan menjadi kawasan industri untuk pisang, nanas dan cokelat, termasuk batu bara. KEK MBTK ini juga akan menjadi super hub IKN.
“Jadi, tidak ada alasan untuk menutup KEK MBTK. Kita terus dukung,” kata Wakil Ketua Dewan Kawasan MBTK itu.
Pertemuan juga dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Kaltim, Dirut Perusda Melati Bakti Satya (MBS) Aji Muhammad Abidharta Wardhana Hakim dan jajaran Pemkab Kutim.
KEK MBTK berada di lokasi yang sangat strategis yakni di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dengan luas areal saat ini mencapai 509 hektare.
