Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotabaru menggelar rakor internal bersama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) di Ballroom Hotel Grand Surya, Kotabaru pada Sabtu (29/10/2022).
Rapat koordinasi tersebut membahas pembekalan penanganan pelanggaran pada tahap pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik di Kabupaten Kotabaru.
Menghadirkan narasumber akademisi dari fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Akhmad Fikri Hadi.SH pakar hukum tata negara dan hukum administrasi, serta Daddy Fahmanadie,SH sebagai pakar hukum pidana, Secara daring.
Komisioner Bawaslu Deviasi penindakan pelanggaran Akhmad Gafuri mengatakan, rakor hari ini menghadirkan Panwascam agar dapat mengetahui tugas dan wewenang Panwascam.
Kegiatan Bawaslu dengan Panwascam se kabupaten Kotabaru bertujuan mendampingi KPU dalam setiap pendataan atau verifikasi faktual di lapangan sebagai petugas yang melekat.
“Panwascam adalah sebagai pengawas KPU dalam melakukan verifikasi faktual, dikhawatirkan kalau ada terindikasi permasalahan administrasi,” katanya.
Gafuri juga menambahkan, dengan adanya Panwascam mendampingi KPU diharap jika ada permasalahan administrasi akan menjadi selesai. Sebab masih ada 8 partai politik yang akan di lakukan verifikasi faktual di lapangan, karena partai politik yang lolos sudah dipastikan sebagai peserta pemilu.
“Delapan partai akan berusaha melakukan perlengkapan persyaratan administrasi dan apabila KPU melakukan verifikasi faktual maka Panwascam yang melakukan pengawasan melekat,” pungkas Gafuri.
Salah seorang anggota Panwascam asal kecamatan Kelumpang Hulu M.Abdilah Iksan mengatakan, untuk persiapan pertama pihaknya harus berkoordinasi dengan pimpinan di tingkat kecamatan seperti Camat, Kapolsek dan Danramil seta unsur yang terkait.
“Karena kami baru dilantik. Dengan diberikanya pembekalan oleh narasumber tadi semoga kami bisa bekerja dengan baik,” ucapnya.
Ditambahkannya, Pembekalan tersebut berupa teknis-teknis dasar dalam hal mengawasi jalanya pemilu serentak tahun 2024.
“Bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan bagaimana menjalankan tugas sebagai pengawas pemilihan umum, yang tentunya akan menemui tantangan baru yang kompleks,” pungkasnya.
