Pemerintah Kota Banjarbaru bersama dengan Anggota Dewan Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarbaru Akhir Tahun Anggaran 2022, yang digelar di Ruang Graha Paripurna Lantai 03 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, pada Senin (27/03/23).
Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengatakan, pihaknya telah menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2022 secara langsung dan secara umum.
“Untuk laporan secara detailnya telah kami bukukan, dan telah kami berikan juga kepada DPRD Kota Banjarbaru, untuk dikaji,” ungkapnya.
Aditya menjelaskan, secara umum pembangunan di Kota Banjarbaru ini berjalan dengan sangat baik, pihaknya juga menyampaikan laporan berdasarkan indeks IPM dan Indeks Ekonomi yang sangat bagus di Kota Banjarbaru.
“Untuk ekonomi kita ada di angka 7,93 dan IPM ada di angka 79,63 yang mana ini sangat bagus, dan juga untuk program-program di Kota Banjarbaru, baik berupa program unggulan dan lain-lain, telah berjalan secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mengatakan, untuk selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Silpa) pada Kota Banjarbaru sendiri pada tahun ini agak besar, dikarenakan ada keterlambatan transferan dana dari pusat.
“Hal ini dikarenakan transferan dari pusat itu terlambat, dimana dana pada tahun 2022 lalu di transfer di bulan desember, sehingga banyak yang belum teranggarkan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah mengatakan, pada LKPJ yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, pihaknya akan menjadwalkan untuk pembahasan LKPJ ini.
“Kami akan menjadwalkan untuk pembahasan LKPJ yang telah disampaikan, pembahasan ini paling lama satu bulan, jika tidak ada pembahasan berarti LKPJ diterima, namun jika ada kritik, saran dan rekomendasi akan disampaikan dalam pembahasan nanti,” terangnya.
Ia juga mengatakan dalam pembahasan nanti ada beberapa catatan dari pihaknya yang kemudian diharap akan dievaluasi oleh pemerintah kota.
“Ada beberapa catatan rekomendasi yang diharap akan ditindaklanjuti oleh pemerintah, dan kami juga berharap dalam pembahasan LKPJ ini, catatan-catatan kami tidak berulang kali dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya ada temuan terkait aset-aset daerah yang belum ditertibkan,” pungkasnya.
(Tny/HK)
