Banjarbaru – Puluhan pejabat eselon II Kota Banjarbaru baru dilantik oleh Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, kemarin, Senin (31/1) di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, namun hal itu rupanya masih menyisakan beberapa kursi untuk pejabat eselon II yang masih kosong. Satu diantaranya adalah kursi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kota Banjarbaru.
Kekosongan itu terjadi lantaran pejabat yang bersangkutan sebelumnya telah tersandung kasus perkara tindak pidana korupsi pengadaan komputer operasional (1-PAD) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020.
Dimana dalam perkembangan kasus tersebut para tersangka sudah diserahkan penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Banjarbaru kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada Senin (17/1/2022) lalu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar pasca pelantikan memastikan pejabat definitif untuk menduduki kursi Sekwan masih kosong.
“Posisi Sekwan saat ini masih kosong dan dijabat Plt dari asisten I. Kami di dewan masih menunggu proses lelang yang dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru,” ungkap Fadliansyah kepada rekan-rekan media.
Fadliansyah menegaskan, pembukaan lelang ini sendiri kemungkinan akan dilakukan pada Februari hingga Maret mendatang.
“Siapa saja bisa mengikuti lelang terbuka ini. Yang pasti penggodokannya masih pada Walikota, kami di dewan masih menunggu sampai hari ini,” ujarnya.
Menjelang akhir seleksi lelang jabatan nanti, pemko Banjarbaru sambungnya akan menyodorkan 3 nama yang dipilih untuk menjadi calon Sekwan definitif.
“Nanti kami yang akan memutuskan satu orang menjadi Sekwan. Makanya kita tunggu saja karena masih dalam proses lelang,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin berjanji akan segera mengisi banyak jabatan yang kosong.
“Saat ini ada banyak kosongnya jabatan di Kota Banjarbaru dan dalam waktu dekat akan melakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan kosong tersebut,” ujarnya.
Selain posisi Sekwan yang masih kosong, dalam pelantikan yang dipimpin putra mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin ini juga menambah jumlah kursi jabatan yang kosong di beberapa SKPD.
Diantaranya adalah jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang ditinggalkan Rizana Mirza. Kini Rizana Mirza dipindah menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Demikian juga posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditinggalkan Jaya Kreshna. Dimana sekarang Jaya Kreshna dimutasi ke jabatan fungsional pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
Disusul posisi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Kepala Dinas Pendidikan yang jabatannya masih kosong. Total ada 6 kursi pejabat Eselon II yang rencananya pada bulan Februari akan digelar lelang demi mengisi kekosongan tersebut.
