Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Banjar, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, serta perwakilan dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII Danau Salak, Selasa (06/12/2022).
Rapat ini bertujuan untuk mengetahui Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, serta dampak terhadap bangunan sekolah yang ada di sekitar area pertambangan PTPN XIII.
“Agenda hari ini, kita turut mengundang dari pihak PTPN XIII Danau Salak, untuk mengetahui Aset Daerah Kabupaten Banjar, yang ada di lahan Hak Guna Usaha PTPN XIII” ucap Anggota Komisi II DPRD Banjar, Saidan Pahmi.
Saidan menambahkan, bahwa ada 13 bangunan sekolah yang akan dilepas oleh PTPN XIII kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.
“Ada 13 sekolah yang itu aset tanah nya masih milik PTPN XIII, yang sedang dalam proses enclave, artinya mau dilepaskan PTPN XIII Danau Salak ke Pemkab Banjar, tetapi masih proses belum final. Kami dari Komisi II juga memohon dan menyarankan, agar penambangan di lahan PTPN XIII tidak melanggar koridor tertentu agar tidak terjadi gejolak sosial seperti sekarang” jelas Saidan.
Disisi lain, perwakilan dari pihak PTPN yakni Manager Perkebunan PTPN XIII Danau Salak, Asnan Fauzi menuturkan, bahwa area yang terdampak akibat kegiatan pertambangan akan dipulihkan, termasuk kasus Bangunan SDN Bawahan Selan 6.
“Sebetulnya pemilik Izin Usaha Pertambangan, harus mentaati peraturan, kalau yang terjadi sekarang dibilang lalai ya gak juga, mungkin belum selesai, kan kalau selesai baru di reklamasi. Saat ini yang akan di alokasi kan SDN Bawahan Selan 6, dan semua sekolah yang ada di HGU akan di enclave tapi masih proses” tutupnya.
