Kabupaten Banjar merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang rentan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Untuk itu seluruh elemen dan stakeholder di dituntut untuk siap siaga dalam menghadapi dan menanggulangi karhutla tersebut.
Hal tersebut disampaikan Sekda Banjar HM Hilman selaku pembina pada Apel Siaga Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Banjar tahun 2022, di halaman Kantor BPBD Kabupaten Banjar, Martapura Kamis (8/9/2022) pagi.
Hilman menjelaskan, apel siaga tersebut untuk mengecek dan mempersiapkan kesiapan atas bencana karhutla di Kabupaten Banjar.
“Daerah Kabupaten Banjar termasuk daerah yang rawan bencana karhutla, setiap tahun dilaksanakan apel siaga,” katanya.
Lanjut Hilman, meski cuaca sekarang masih sering terjadi hujan, tetapi harus siap terhadap bencana yang terjadi, seperti mempersiapkan sumber daya manusia dan pengecekan peralatan serta prosedur terkait upaya penanggulangan apabila terjadi karhutla.
Hilman mengimbau kepada masyarakat untuk tetap siaga atas bencana apapun khususnya daerah yang rawan karhutla yang berdampak terhadap transportasi, kesehatan dan kegiatan masyarakat.
“Apel siaga ini mengingatkan bahwa bencana itu bisa terjadi karena kondisi kerawanan tersebut serta antisipasi apabila terjadi karhutla tersebut sehingga cepat ditanggulangi,” imbaunya.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjar Yayan Daryanto menambahkan, apel siaga ini untuk menindaklanjuti surat edaran gubernur berkaitan dengan kesiapsiagaan penanganan karhutla yang setiap tahun rutin dilaksanakan.
Daryanto mengatakan, penanganan karhutla dari berbagai instansi dan stakeholder, seperti TNI/Polri, Dishub, Satpol PP, Manggala Agni dan relawan lain termasuk BPBD Banjar.
Untuk posko penanganan karhutla BPBD Banjar merupakan ring satu untuk penanganan karhutla di wilayah sekitar bandara.
“Setiap tahun menempatkan 3 posko di daerah Martapura Barat, Sungai Tabuk dan Lingkar Selatan, tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan BPBD Provinsi dan TNI/Polri sesuai koordinasi dilapangan yang lebih efektif,” jelasnya.
