Martapura – Dirugikan lantaran pihaknya diduga menjadi korban kasus tumpang tindih tanah yang berlokasi di Jalan Veteran Martapura samping SPBU Sungai Sipai. Jihan Hanifha Didampingi Kuasa Hukumnya, Nadhiv Audah, sambangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar di Jalan Menteri Empat, Martapura pada Rabu (15/12/2021).
Kedatangannya ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Banjar mengenai kasus tumpang tindih tanah milik keluarganya.
Kepada awak media Jihan Hanifha mengaku ada hal yang janggal dalam permasalahan ini.
“Selama ini tak ada permasalahan, tiba-tiba tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) kami muncul ploting baru sehingga tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang baru di tanah kami. Ini yang jadi pertanyaan kami dan mereka belum bisa mengklarifikasi detail mengenai masalah ini,” ujarnya.
Saat klarifikasi tersebut, pihaknya juga menekankan mengapa ploting tersebut diduga tak sesuai SOP sehingga minta dihadirkan oknum yang melakukan ploting tersebut.
“Mereka malah berkata tidak tahu siapa. Perlu digaris bawahi ini menjadi teguran keras bagi kita semua, apalagi kita sebagai wakil masyarakat, agar masyarakat waspada dengan tanah miliknya. Bahkan kita dapat pernyataan tanah di Kabupaten Banjar bergeser. Apakah disini ada rumah yang bergeser puluhan meter di Kabupaten Banjar?” ucap Jihan yang juga anggota DPRD Provinsi Kalsel ini.
Hal ini sambung Politisi Partai Gerindra ini sangat krusial, karena berdampak dengan tata ruang Kabupaten Banjar, makanya ia menghimbau agar masyarakat rutin mengecek tanah milik untuk menghindari kejadian serupa.
“Kami mempertanyakan karena mereka tidak sinkron dengan peta besar. Sedangkan peta besar itu patokan kita semua dalam mengeluarkan sertifikat hak milik maupun surat yang lainnya,” bebernya.
Tidak hanya itu, Dugaan adanya mafia tanah di belakang kasus tumpang tindih yang melibatkan tanah milik keluarganya ini sendiri sudah dikomunikasikan sejak sebulan yang lalu.
“Pihak BPN meminta jangka waktu sebulan, tapi tak ada progress. kali ini mereka juga meminta tambahan waktu sebulan lagi, jika tidak ada itikad baik akan kami laporkan ke Kantor Wilayah BPN,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Banjar melalui Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Moh. Zidni Ilma mengatakan kasus tumpang tindih tersebut berawal dari laporan pemilik tanah yang ada di samping milik keluarga Jihan Hanifha.
“Ini tindak lanjut dari aduan Ibu Romlah yang masuk di bulan Januari lalu, jadi kita undang Said Sofyan selaku pemilik tanah mengenai indikasi tumpang tindih sertifikat ini,” jelasnya.
Pihaknya lanjut Moh. Zidni Ilma saat ini melakukan penelitian di lapangan dan memang menemukan adanya perbedaan antara di peta dan sertifikat dengan fisik di lapangan.
Namun lanjutnya, BPN hanya bertanggung jawab untuk melakukan urusan administrasi pertanahan, tidak mengurusi perawatan tanda batas yang merupakan urusan pemohon atau pemilik tanah.
Dengan adanya perbedaan tersebut, pihak BPN menurutnya akan kembali melakukan penyesuaian.
“Kita akan sesuaikan lagi dengan bidang tanah yang ada di samping, otomatis kita akan mengundang pihak lain yang memiliki tanah di samping milik keluarga Ibu Jihan,” janjinya.
Mengenai pernyataan dari Kepala BPN mengenai pergeseran tanah, Moh. Zidni Ilma enggan memberikan penjelasan mendetail.
“Kalau perubahan patok iya berubah, tapi kalau pergeseran kita tidak tahu. Perubahan di tanah milik keluarga bu Jihan sendiri ada, yakni perubahan ukuran dan letak bidang, kita akan lakukan penelitian lagi,” katanya.
Sementara mengenai adanya dugaan mafia tanah yang terlibat dalam terjadinya kasus tumpang tindih tanah ini, Moh. Zidni Ilma juga enggan memberikan jawaban pasti.
“Kita kurang tahu, saya tak bisa komentari karena ada tim tersendiri yang akan membahas,” tutupnya.
