Para pedagang Pujasera Taman Sanggam keluhkan omset berjualan mereka menurun akibat renovasi penataan Taman Sanggam.
Tak hanya terimbas renovasi penataan Taman Sanggam Paringin yang sedang dikerjakan, para pedagang khawatir direlokasi alias dipindah dari tempat mereka berjualan saat ini.
Karena merasa dirugikan oleh pemerintah daerah, para pedagang mengadukan masalah ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Balangan.
Salah satu perwakilan pedagang Pujasera Taman Sanggam, Dewi Purwanti mengaku, dia dan pedagang lainnya merasa dirugikan akibat adanya renovasi taman yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang mana berimbas terhadap menurunnya omset jualan.
Kami tentunya sangat mendukung apa yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penataan Kota Paringin, tetapi kami para pedagang juga tidak ingin ada yang dirugikan,” kata Dewi saat mengikuti RDP di DPRD Balangan, Senin (26/9/2022).
Menurut Dewi, dengan adanya wacana akan dilakukan relokasi terhadap pedagang, ia berharap pemerintah bisa memberikan jaminan yang layak, serta tidak ada yang dirugikan atas penataan ibu kota Kabupaten Balangan itu.
Kepala Bappedalitbang Balangan, Rahmadi Yusni mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait akan terus berusaha mencari jalan solusi terbaik untuk para pedagang pujasera di sekitar Taman Sanggam.
“Kami berusaha terus mencari titik-titik permasalahan serta solusinya, kami juga tidak ingin ada yang dirugikan dan juga dengan catatan penataan Kota Paringin tetap berjalan sesuai yang kita harapkan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Balangan, Hafiz Ansari mengatakan, dari keluhan para pedagang tersebut harus disikapi dan tindakan dalam proses penataan kota tidak ada yang dirugikan.
“Menurut kita ada dua poin yang jelas, pertama para pedagang Pujasera mendapatkan informasi relokasi yang jelas dan yang kedua adakah kompensasinya terhadap mereka yang terdampak,” sebutnya.
Dia menambahkan, apabila faktor sosial yang terdampak maka menyangkut kebutuhan rumah tangga mereka, karena hal tersebut sangat penting untuk dilakukan pertimbangan khusus dari pemerintah.
