Balai Pelatihan Kerja (BLK) yang merupakan UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kotabaru melaksanakan pelatihan kerja bagi para pencari kerja yang dibuka langsung oleh Bupati Kotabaru yang diwakili oleh Asisten II bidang perekonomian dan kesra Setda Kotabaru, Senin (13/2/2023).
Menyoroti pelatihan yang terbatas lantaran anggaran, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengatakan terkait pembukaan pelatihan pada hari ini tentu banyak hal yang harus kita sikapi terutama kebijakan pemerintah daerah.
“Kalau saya lihat dalam penyelenggaraan pelatihan bagi para pencari kerja ini dengan keterbatasan anggaran sehingga bisa diselenggarakan hanya sampai pertengahan tahun 2023 saja,” ucapnya.
Kemudian anggaran untuk pelatihan itu sendiri lanjutnya, bisa ditambah. Tinggal komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam memprogramkannya.
“Kami dari DPRD Kotabaru di sisi kebijakan ketika program ini dibuat oleh eksekutif melalui tim anggaran pemerintah daerah mau masuk di APBD perubahan insya allah akan kami kawal kegiatan ini,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru ini juga mengatakan, kegiatan pelatihan bagi pencari kerja ini dalam rangka meningkatkan SDM yang ada di kabupaten Kotabaru, kebutuhan pencari kerja terus meningkat tapi kalau tidak dibarengi dengan pelatihan di BLK ia merasa tidak berimbang, terlebih juga para pelaku usaha pada saat merekrut tenaga kerja akan melihat dari sisi kompetensi yang ada.
“Sehingga kalau tidak dibarengi dengan anggaran yang cukup disini kita juga akan terbatas menghasilkan SDM yang berkualitas seperti yang disampaikan oleh kepala Dinas,” ucap Syairi Mukhlis.
Saya minta komitmen eksekutif bagaimana menyikapinya, tentu kami dari sisi kebijakan nanti dibajetin akan dikawal, dan juga sudah harus disiapkan baik itu di APBD perubahan 2023 maupun di APBD perubahan 2024.
“Dari total APBD kabupaten Kotabaru saat ini saya yakin mampu dan sangat mampu ketika ini serius dilaksanakan dan diprogramkan karena ada hal-hal pasti nanti akan kita lihat ketika kebutuhan lainnya bersifat tidak orgensik kita akan cancel dulu mending di BLK dulu yang lebih diutamakan dan IPM kita juga paling turun nomer 2 dari 13 kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan,” tutup Syairi Mukhlis.
(NSR/HK/Adv)
